Jasa Pengurusan SIUJK: Jenis-jenis Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang Harus Diketahui

Keberadaan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi atau SIUJK sebagai sebuah dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh setiap badan usaha jasa konstruksi di tanah air yang ingin menyelenggarakan proyek konstruksi. Melihat wajibnya dokumen satu ini, kini banyak hadir jasa pengurusan SIUJK yang dapat membantu pengurusannya.

Kewajiban untuk memiliki SIUJK sendiri sudah diatur dengan cermat di dalam Undang-Undang nomor 2 yang diterbitkan tahun 2017 terkait jasa konstruksi. Sebenarnya IUJK sendiri tidak hanya harus dimiliki oleh jasa konstruksi dalam negeri, melainkan investor penanaman modal asing dan juga perusahaan konstruksi luar negeri yang menjalankan usaha di Indonesia harus mengantongi izin ini.

3 Jenis Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Surat IUJK yang dikeluarkan oleh pemerintah didasarkan kepada bentuk dari badan usaha jasa konstruksi (BUJK) yang mengajukannya. Di Indonesia sendiri, dikenal ada 3 jenis BUJK yang dibagi menjadi BUJK dalam negeri, BUJK asing, dan juga penanaman modal asing. Berikut penjelasannya.

1. IUJK Nasional

Untuk SIUJK Nasional, hal ini diatur di dalam Peraturan Menteri bernomor 04/PRT/M/2011 yang berkaitan dengan Pedoman dan Syarat untuk Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK). Terkait dengan IUJK Nasional ini, maka pihak yang berwenang untuk mengeluarkannya adalah pemerintah kabupaten atau kota tempat dimana BUJK ini didirikan atau berdomisili.

Terkait dengan pihak yang mengeluarkan IUJK Nasional ini diatur di dalam Pasal 1 butir kelima peraturan menteri di atas. Untuk IUJK Nasional, ada berbagai jasa pembuatan SIUJK yang bisa membantu Anda dalam pengurusan dokumen persyaratan dan pengajuan IUJK ke pemerintah.

2. IUJK PMA

Terkait dengan IUJK Penanaman Modal Asing (PMA), maka hal ini diatur di dalam Peraturan Menteri bernomor 03/PRT/M/2016 yang berkaitan dengan Petunjuk Teknis dari Pemberian Izin Usaha untuk Jasa Konstruksi PMA. Izin usaha ini dipegang oleh pemerintah yang kemudian dilimpahkan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) PMA yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia.

Terkait dengan pihak yang mengeluarkan izin ini terdapat di Pasal 1 butir ke 8 yang mana Badan Koordinasi untuk Penanaman Modal (BKPM) berwenang mengeluarkan IUJK.

3. IUJK BUJKA

Berkaitan dengan IUJK Badan Usaha jenis Jasa Konstruksi Asing, maka surat izinnya dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum. Menteri dari Kementrian Pekerjaan Umum yang mengeluarkan surat izin ini akan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja. Terkait dengan peraturan yang mendasari IUJK BUJKA sendiri diatur di dalam Peraturan Menteri bernomor 10/PRT/M/2014 yang berkaitan dengan Pedoman dan Syarat untuk Pemberian Izin bagi Perwakilan BUJKA.

Perbedaan utama dari BUJK Nasional dan BUJKA adalah modal BUJKA 100% berasal dari luar negeri. Selain itu kedudukannya juga di negara asing. Untuk proses pembuatan SIUJK satu ini bisa memanfaatkan jasa pengurusan SIUJK.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*