Kunjungan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Xinjiang Membantah Tuduhan

Masalah ‘pendidikan ulang dan kamp integrasi’ Tiongkok sekali lagi menjadi berita utama internasional dengan kunjungan terakhir Vladimir Voronkov, kepala Kantor Kontra Terorisme PBB ke Xinjiang pada bulan Juni. Pemerintah Cina dituduh mengelola kamp-kamp ini dengan perkiraan populasi satu juta Uighur, Kazhaks, Kyrgyzstan dan komunitas Muslim Cina lainnya. Pemerintah Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah berulang kali mengkritik Tiongkok karena melanggar hak-hak orang Uighur. Mereka juga menuduh Tiongkok melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan menyamakan kamp-kamp ini dengan kamp konsentrasi karena memenjarakan para pembangkang politik dan pekerja hak-hak sipil. Kunjungan baru-baru ini tampaknya untuk memastikan klaim China untuk meradikalisasi dan mengintegrasikan kembali para tahanan. Kunjungan oleh kepala sayap anti terorisme PBB itu tampaknya mengakui sikap Cina dan menyangkal tuduhan Barat dan berusaha menjadikannya masalah hak asasi manusia dan bukan masalah kontra terorisme.

Pemerintah Tiongkok berkali-kali membantah tuduhan menjalankan kamp semacam ini, tetapi mereka menyebutnya sebagai pusat kejuruan untuk pelatihan individu dengan potensi terkena ideologi radikal dan diradikalisasi. Dengan cara seperti itu pemerintah Cina mendefinisikan latihan itu lebih sebagai tindakan melawan terorisme dan melawan tindakan ekstrimisme. Ahli kontra terorisme Tiongkok menyebut fasilitas pelatihan ini sebagai pusat deradikalisasi sebagai bagian dari perjuangan China melawan narasi ekstremis dan untuk memberikan keterampilan kepada individu yang cenderung tertarik pada ideologi ekstremis yang disebarluaskan oleh kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda yang terkait dengan Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) yang terhubung dengan Al-Qaeda. dan sempalan Partai Islam Turkestan (TIP).

Pemerintah Cina menganggap program deradikalisasi sesuai dengan Undang-Undang Anti Terorisme Tiongkok (pasal 29, 30) dan masalah yang dibayangkan dalam dokumen kebijakan Tiongkok tentang Penanggulangan Terorisme (Buku Putih tentang Penanggulangan Terorisme). China telah berhadapan dengan ancaman terorisme dan ekstremisme yang tumbuh sejak 1990-an di Daerah Otonomi Uighurnya yang bermasalah, terletak di barat laut Cina. Kelompok teroris ETIM tetap aktif dalam merekrut dari komunitas Uighur-Muslim China sebelum relokasi ke Afghanistan selama rezim Taliban Afghanistan (1996-2001) dan sekarang TIP sempalannya berbasis di wilayah Idlib Suriah dan berperang bersama kelompok-kelompok terkait Al-Qaeda seperti sebagai Hayat ut Tahrir wal Sham dan Jamaat-e-Haras ud Din. ETIM dan sel-sel pecahannya telah mampu melakukan beberapa serangan teroris korban massal di Xinjiang dan Cina daratan yang mengakibatkan pembuat kebijakan keamanan China membingkai undang-undang baru yang lebih ketat dan lebih keras dan menghidupkan kembali langkah-langkah keamanan untuk melawan ancaman.

Kunjungan Mr Voronkov dijadwalkan oleh AS dan negara-negara barat lainnya karena waktunya. Menurut juru bicara resmi pemerintah AS, Wakil Sekretaris Negara AS John Sullivan telah berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan menyatakan keprihatinan mendalam tentang kunjungan Voronkov. Kekhawatiran AS didasarkan pada asumsi bahwa kunjungan kepala UNOCT dapat memungkinkan pemerintah Cina untuk mempresentasikan masalah kamp Uighur sebagai masalah anti terorisme dan bukan hak asasi manusia. Kunjungan ini juga didahului dengan kunjungan Komisaris HAM PBB Michelle Bachelet yang akan datang. Kunjungan Voronkov tersebut yang akan diikuti oleh kunjungan Bachelet dapat secara tidak sengaja menegaskan sikap China yang menyatakan mempertimbangkan masalah tersebut sebagai masalah anti terorisme dan bukan hak asasi manusia. Ini memang memicu perdebatan dan meminta perhatian. Penting untuk disebutkan di sini bahwa sejak awal kecaman barat terhadap kebijakan Cina dalam menangani urusan di Xinjiang adalah tentang membuang hak asasi manusia dan pemerintah China selalu membela sambil menandakan dan menyoroti masalah terorisme yang kontra. Tetapi tampaknya kunjungan kepala UNOCT sebelum komisioner hak asasi manusia telah menegaskan sudut pandang Cina. Cara Cina melawan terorisme adalah dengan fokus secara internal dan tidak memberikan ruang bagi pertumbuhan narasi radikal dan kekerasan. Pusat-pusat tersebut memang merupakan bagian dari langkah kebijakan untuk mengintegrasikan kembali dan mendidik massa dengan potensi untuk diradikalisasi dan akhirnya menjadi teroris.

Sejauh menyangkut langkah-langkah kebijakan keamanan internal, pemerintah Cina kaku dan tidak kenal kompromi terutama dalam hal terorisme. Ini juga untuk mengakui bahwa serangan teroris yang didalangi dan dieksekusi oleh kelompok-kelompok radikal seperti ETIM dan TIP di masa lalu telah merusak ekonomi dan pariwisata Tiongkok. Tiga masalah kritis menjadikan kunjungan ini sangat penting. Pertama, waktu kunjungan Tuan Voronkov, kemudian kunjungan itu tampaknya membawa beban karena ketua CT-PBB belum mengeluarkan pernyataan yang membenarkan dugaan Barat, dan akhirnya perubahan signifikan yang dilakukan pemerintah Tiongkok untuk tujuan deradikalisasi. Kebutuhannya adalah untukMempelajari model deradikalisasi dan reintegrasi Tiongkok sebagai program yang dijalankan oleh negara lain seperti Malaysia, Indonesia, Arab Saudi dan Singapura telah dipelajari di masa lalu. Kunjungan itu jelas membantah klaim dan tuduhan Barat dan mengkonfirmasi masalah ini sebagai masalah anti-terorisme.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*